MUSI RAWAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar sidang paripurna istimewa pada Jumat (15/8/2025) untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI.
Acara dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pejabat OPD, aparat hukum, camat, tokoh masyarakat, organisasi, hingga insan pers. Rapat paripurna berlangsung khidmat, sekaligus menjadi ajang refleksi atas perjalanan bangsa.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemandirian nasional. Ia menyebut bangsa Indonesia harus kuat di sektor pangan, energi, teknologi, dan manufaktur. Tidak boleh lagi Indonesia hanya menjadi pasar atau penonton.
Presiden juga menegaskan perang terhadap praktik korupsi, pertambangan ilegal, dan manipulasi pangan, yang menurutnya melahirkan budaya “serakah-nomik” atau ekonomi rakus yang merusak tatanan negara.
Sejumlah capaian ikut disampaikan Presiden, di antaranya:
- Program makan bergizi gratis untuk 82 juta anak sekolah dan ibu hamil,
- Surplus beras nasional sebesar 4 juta ton,
- Penurunan angka kemiskinan ekstrem,
- Penertiban 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal.
Capaian ini memang patut diapresiasi. Namun pertanyaan kritis pun muncul: apakah capaian tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di desa-desa, pelosok, dan wilayah pinggiran?
Di Musi Rawas sendiri, masih banyak persoalan mendasar yang menjadi pekerjaan rumah. Mulai dari jalan desa yang rusak, akses kesehatan yang terbatas, hingga hasil pertanian yang kerap tidak sebanding dengan biaya produksi.
Pimpinan DPRD Musi Rawas menyatakan komitmennya untuk mengawal program nasional agar benar-benar dirasakan masyarakat. “Kami akan mendorong kebijakan lokal yang sejalan dengan arahan Presiden. Yang penting, rakyat Musi Rawas tidak hanya mendengar pidato, tapi merasakan hasilnya,” ujarnya.
Bupati Musi Rawas pun menyatakan kesiapan daerah untuk berperan dalam visi besar Indonesia Emas 2045. Namun demikian, tantangan nyata di lapangan tetap harus ditangani dengan kebijakan yang berpihak langsung pada rakyat kecil.
Sidang paripurna DPRD Musi Rawas kali ini tidak sekadar menjadi seremoni mendengarkan pidato Presiden. Lebih dari itu, ia menjadi pengingat bahwa janji besar di pusat harus diwujudkan dengan kerja nyata di daerah.
Bagi masyarakat Musi Rawas, pesan Presiden Prabowo Subianto tentang kemandirian dan perlawanan terhadap praktik rakus hanyalah awal. Pertanyaan besarnya: apakah pemerintah daerah mampu menjadikan pesan itu sebagai kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat?
Red.